SAMPAH_ORGANIK02Persepsi yang berlaku di masyarakat selama ini adalah sampah  merupakan barang buangan. Setelah dikumpulkan, sampah diangkut lalu dibuang ke tempat pembuangan sementara atau akhir. Itu saja. Mereka tidak mau peduli dengan proses yang terjadi.

Masyarakat harus sadar bahwa probem sampah bisa menjadi beban bagi negara. Karena itu, sejak awal masyarakat adalah lini pertama pengelolaan sampah. Budaya 3R, yakni reduce, reuse, recycle, harus dijalankan sehingga sampah yang terbuang memang benar-benar yang tidak bisa digunakan lagi. Masyarakat pun akan mendapat untung, karena bisa memperoleh nilai ekonomis dari prinsip 3R itu. Pemerintah pun tidak rugi, karena pengelolaan sampah menjadi lebih mudah.

Faktanya, semakin sempitnya lahan tak menyisakan ruang untuk tempat pembuangan sampah. Hal itu berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang kian banyak yang justru semakin meningkatkan produksi sampah. Akibatnya bisa diduga. Timbunan sampah menggunung, bau menyengat, masyarakat pun sakit.

Sebagai catatan, saat ini diperkirakan terdapat 6000 ton timbunan sampah yang dihasilkan warga Jakarta setiap harinya.

Meski demikian,  titik terang untuk memperbaiki tata kelola sampah mulai terlihat. Indikasinya, bisa dilihat dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Beberapa aspek  yang diatur dalam UU tentang Pengelolaan Sampah antara lain lingkup pengelolaan sampah,  penanganan dan pengelolaan sampah oleh para produsen, tempat penampungan sampah, larangan impor sampah, serta tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

Penuhi Lima Aspek

Untuk mengelola sampah yang baik, paling tidak dibutuhkan lima aspek yang harus dipenuhi. Kelimanya adalah hukum dan peraturan, kelembagaan, pembiayaan, peran serta masyarakat, serta teknologi. Kelima aspek tersebut saling mengisi satu dengan yang lainnya. Aspek hukum sudah dipenuhi dengan terbitnya RUU pengeloaan sampah. Sementara aspek lainnya memang sangat mendesak. Kelembagaan sampah belum diatur, regulator dan operatornya juga belum jelas. Tak heran jika pengelolaan sampah di Indonesia sangat kusut.

Begitu juga dengan teknologi. Sekitar 44% sistem pengelolaan sampah di Indonesia, masih menggunakan sistem over damping. Padahal, teknologi tersebut sudah usang dan harus ditutup. Teknologi over damping, selain tidak efisien, juga tidak efektif karena membutuhkah lahan yang sangat luas.  Teknologi tersebut cuma  membuang lahan dengan sia-sia, karena sampah hanya ditimbun di tanah lapang tanpa penanganan lebih lanjut. Sampah pun menggunung yang justru menjadi sumber penyakit.

Dengan diberlakukannya UU tentang sampah, maka dalam waktu 5 tahun, semua tempat pembuangan sampah yang masih menggunakan sistem over damping harus ditutup dan menggantinya dengan sistem sanitary landfill.

Sanitary landfill adalah suatu sistem pengelolaan sampah yang mengembangkan lahan cekungan dengan syarat tertentu, antara lain jenis dan porositas tanah. Dasar cekungan pada sistem ini dilapisi geotekstil. Yakni lapisan yang menyerupai plastik yang dapat mencegah peresapan lindi (limbah cair berbahaya) ke dalam tanah.

Di atas lapisan ini dibuat jaringan pipa yang akan mengalirkan lindi ke kolam penampungan. Lindi yang telah melalui instalasi pengolahan baru dapat dibuang ke sungai. Sistem ini juga mensyaratkan sampah diuruk dengan tanah setebal 15 cm tiap kali timbunan yang mencapai ketinggian dua meter.

Masalahnya, sistem tersebut membutuhkan desain teknis tertentu sehingga sampah yang dimasukkan ke tanah tidak mencemari tanah dan air. Tak kalah krusialnya,  daerah yang siap  untuk menerapkan sistem sanitary landfill masih bisa dihitung dengan jari.