Tren produk organik kian meningkat di masyarakat. Tak heran, seiring dengan itu prospek pertanian organik pun mengalami gejala serupa. Pelaku usaha dan petani organik di Indonesia makin bertambah jumlahnya. Namun bekaitan dengan itu petani juga semakin sulit untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap produk pertanian organik yang mereka hasilkan. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya sertifikasi akan produk pertanian organik.

pertanian organik

Pertanian organik baik yang memang diciptakan dengan sengaja, maupun secara alami karena budaya tradisional di Indonesia, mencakup lahan yang cukup luas. Tetapi, hasilnya tidak dapat dipasarkan sebagai produk organik karena terkendala oleh prosedur dan biaya sertifikasi yang mahal. Keadaan ini juga dialami oleh banyak negara khususnya di negara-negara sedang berkembang.

Untungnya, beberapa tahun lalu diadakan Pertemuan Internasional Alternative Certification Scheme (ACs) di Brazil. Hal tersebut membuat prospek pertanian organik kian cerah. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ACs tersebut, IFOAM mengintroduksikan suatu sistem penjaminan alternatif untuk pertanian organik yang disebut Participatory Guarantee System (PGS). Sejak itu PGS telah diterapkan di berbagai negara yang banyak memproduksi produk pertanian organik antara lain Amerika Serikat, Eropa, Australia, New Zealand, India, Thailand, Afrika Timur dll. Indonesia sendiri telah menerapkan sistem tersebut pada tahun 2009 dengan membangun beberapa pilot model PGS yang diprakarsai oleh Subdit Pengolaan Lingkungan Direktorat Pengolahan Ditjen PPHP Departemen Pertanian.

Beberapa keuntungan penerapan PGS antara lain: penjaminan kesesuaian dengan standar organik dilakukan oleh lembaga pembina (Dinas atau asosiasi organik), bila praktek pertanian yang dilakukan ternyata belum sesuai dengan standar yang berlaku maka lembaga pembina tersebut berkewajiban memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha pertanian yang bersangkutan.